Sayangnya, kicauan tersebut tak cuma berisi keluhan dan masukan. Melainkan jadi semacam aksi bully kepada sang menteri. "Saya hampir setiap hari di-bully di Twitter, di sosial media, karena ini (gangguan jaringan-red.). Tapi dari mereka (follower-red.) juga kerap memberi masukan," ujarnya, saat memimpin apel siaga persiapan Lebaran di halaman kantor Kementerian Kominfo, Senin (29/7/2013).
Salah satu contohnya adalah saat ngadatnya layanan BlackBerry beberapa waktu lalu. Berkaca dari kejadian ini, Tifatul berharap operator atau penyedia layanan bersikap pro aktif dalam memberikan klarifikasi tentang masalah yang terjadi.
"Dijelaskan masalahnya, jangan malah Kementerian (Kominfo) yang menjadi juru bicara. Ini tidak cuma buat BlackBerry tetapi kepada seluruh operator," tegasnya.
Ia yakin jika ada masalah dan dijelaskan secara baik-baik -- bukan malah kabur dari persoalan -- pengguna bakal menerima. "Namanya jaringan pasti orang akan maklum dengan namanya peak (trafik padat-red.). Tapi tolong cepat klarifikasi," lanjut menteri asal Partai Keadilan Sejahtera ini.
Tifatul pun mencuatkan semacam sanksi sosial bagi penyedia layanan yang bandel lantaran layanannya kerap ngedrop. Singkat saja, kalau mengecewakan, tinggalkan!
"Kalau saya terserah saja pelanggan. Kalau Anda tidak puas, ganti saja yang lain, kok repot-repot amat. Kalau Anda beli barang di toko, tidak puas dan tidak suka, ya jangan belanja di toko itu lagi, cari saja yang lain. Pilihannya banyak kok," tukasnya.
Dengan cara itu, konsumen dikatakan bakal memberi hukuman sosial kepada operator atau penyedia layanan yang tidak memberi layanan bagus. Sehingga lama-lama, mereka akan berbenah jika tak mau terus kehilangan pelanggan.
Pun demikian, bukan berarti pemerintah selaku regulator telekomunikasi lepas tangan atas gangguan jaringan yang terjadi. Selama itu melanggar aturan, pemerintah siap memberi sanksi.
"Kalau mereka melanggar UU, baru kita berikan sanksi. Tetapi kita sering dengar (kicauan) sedikit-sedikit usir, atau apalah itu, tidak bisa seperti itu (langsung diusir-red.). Ini perdagangan bebas, ada aturannya. Kalau kita bisa beri sanksi yang kita beri sanksi kepada mereka," Tifatul menandaskan.
(ash/fyk)
