Satuan Tugas (Satgas) pengawasan yang akan bekerja mengawasi isu penyadapan ini bukan tidak mungkin bakal dibentuk Kominfo, menimbang sensitifnya isu tersebut.
"Kominfo dan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) tidak selesai sampai di sini karena hal ini tidak berdiri sendiri. Kami sedang dalam proses penyempurnaan peraturan khususnya yang terkait dengan penertiban registrasi prabayar," kata Ismail Chawidu, Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo kepada wartawan.
Sejauh ini ada lima operator yang telah mengirimkan laporan terkait investigasi internal untuk menanggapi isu penyadapan yang dihembuskan Edward Snowden itu. Yakni Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Hutchison 3 Indonesia, dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
"Karena masih ada dua operator yang belum memasukkan investigasi internal (Bakrie Telecom dan Smartfren) jadi evaluasi akan trus terus dilakukan. Tidak menutup kemungkinan juga akan dibentuk tim atau satgas pengawasan," lanjut Ismail.
Seperti diketahui, BRTI telah meminta operator telekomunikasi melakukan investigasi internal masing-masing setelah munculnya isu penyadapan. Isu penyadapan kartu SIM ini mencuat setelah program enkripsi produsen Gemalto asal Belanda berhasil dibobol oleh badan intelijen asal Amerika Serikat dan Inggris tersebut. Kabar ini datang dari dokumen yang dirilis Edward Snowden, mantan agen NSA.
Pembobolan ini pun diakui oleh Gemalto. Dengan membobol sistem keamanan, maka peretas dapat memantau aktivitas panggilan telepon, pesan singkat, bahkan email para pengguna kartu SIM seluler. Selain kartu SIM untuk telepon seluler, Gemalto juga membuat chip untuk kartu kredit.
Dalam laporannya ke BRTI, para operator menyatakan tidak menemukan adanya kebocoran pada SIM Card mereka. Para operator juga menjamin bahwa penyedia SIM Card yang mereka gunakan telah memenuhi GSM Security Standard.
(ash/fyk)
