Jakarta - Indonesia dipastikan bakal menjadi tuan rumah penyelenggaran Internet Governance Forum (IGF) ke-8. Acara tersebut akan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 22 – 25 Oktober 2013.
Acara tersebut sebelumnya terancam batal, bahkan Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto sempat memastikan bahwa forum internet dunia itu batal dilaksanakan di Indonesia.
"Setelah sempat dalam ketidakjelasan selama 2 minggu terakhir, Indonesia tetap akan menjadi tuan rumah IGF bulan Oktober 2013 di Bali," jelas Gatot, kepada detikINET Selasa (6/8/2013).
Beberapa kendala mengiringi gelaran tersebut di Indonesia, terutama soal ketersediaan anggaran untuk mendukung acara yang berlangsung selama 4 hari itu.
Dipaparkan Gatot, IGF 2013 membutuhkan biaya sekitar Rp 22 miliar. Dimana dari penyelenggara Id-IGF sudah terkumpul Rp 9 miliar, sedangkan Kementerian Kominfo memberi alokasi dana Rp 2,5 miliar. Jadi kurang dana sekitar Rp 10,5 miliar. Sempat pula tambahan dana diajukan lewat APBN-P atau dari anggaran BP3TI, tapi urung terlaksana.
Sumber detikINET menyatakan, sejumlah pihak saat ini telah menyatakan komitmennya untuk membantu kekurangan dana penyelenggaraan IGF. Salah satunya adalah Google yang siap memberi dukungan dana sebesar USD 200 ribu, tapi itu pun rasanya masih belum cukup.
Pun begitu acara yang akan diikuti oleh 2.500 para pemangku kepentingan di bidang Internet dari penjuru dunia itu akan tetap dilaksanakan di Indonesia. Tak disebutkan oleh Kominfo dari mana suntikan dana berasal.
"Saat ini, saya dan jajaran Kementerian Kominfo akan melakukan segala upaya yang diperlukan agar Host Country Agreement segera ditandatangani oleh Indonesia dan PBB, sebagai landasan terpenting pelaksanaan IGF 2013," tulis Tifatul Sembiring, dalam keterangan resmi yang dirilis Kominfo.
Turut hadir mewakili komunitas Internet saat berdialog dengan Menteri Kominfo dan sekaligus menegaskan dukungannya terhadap IGF 2013 saat di Kementerian Kominfo, adalah: Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ICT Watch, HIVOS, Indonesia Civil Society Network for Internet Governance (ID-CONFIG) dan sejumlah komunitas internet regional dan global.
Konferensi Global Internet Governance Forum sendiri direncanakan akan dihadiri sekitar 2.500 para pemangku kepentingan di bidang Internet dari penjuru dunia untuk mendiskusikan tentang tata kelola internet secara inklusif, transparan, akuntabel dan egaliter. Adapun 1.000 peserta di antaranya diharapkan berasal dari Indonesia.
Rencananya akan ada 154 workshop soal internet yang siap dihelat dengan topik A-Z. Mulai dari membahas soal kebebasan ekspresi, regulasi, keamanan internet, dan topik seputar internet lainnya.
Jadi ini adalah wadah bagi diplomasi internet indonesia. Bagaimana merumuskan tata kelola internet, karena setiap negara menjamin ketersambungan dan tiap negara punya kepentingan masing-masing.
Konferensi ini pun terkait dengan Deklarasi Millennium Development Goal (MDG) No. 555/2 tahun 2000 dan Kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS) No. 060/1/2005.
Salah satu prinsip penting sebagai benang merah adalah, pembangunan masyarakat informasi dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat dibantu dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berlandaskan pada kemitraan yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat madani (civil society), dan organisasi internasional lainnya.
Sekjen PBB, melalui Sidang WSIS di Tunisia tahun 2005, telah membentuk pokja tata kelola internet sebagai kondisi pemungkin (enabler) untuk memastikan partisipasi multi stakeholder atau pemangku kepentingan majemuk dapat berjalan aktif, terbuka dan inklusif.
Dalam konteks kepentingan dalam negeri, beberapa hal yang dapat dipetik dari pelaksanaan Global IGF ke-8 di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Memperkuat posisi Indonesia sebagai poros penting Internet global.
2. Menjadikan Indonesia sebagai sumber belajar bagi bangsa/negara lain.
3. Membuka peluang komunitas Indonesia mulai berkiprah secara global.
4. Membuka potensi kerjasama dan alih pengetahuan antar pelaku kunci.
5. Mendorong dialog tata-kelola Internet yang inklusif, transparan, akuntabel, egaliter dan melibatkan pemangku kepentingan majemuk.
6. Menstimulasi pertumbuhan dan pasar akses Internet dalam negeri.
(eno/eno)
