Dalam jumpa pers akhir tahun di Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (27/12/2013), Tifatul menuturkan bahwa sepanjang enam bulan terakhir ini operasional PLIK dan MPLIK agak menurun sejak pembayaran sewa jasa program ini dihentikan.
"Ketika dimoratorium oleh Komisi I untuk tidak boleh dibayarkan selama dievaluasi, maka pembayarannya tertunda dari tiga bulan jadi enam bulan. Sekarang juga sedang kita evaluasi kelanjutan dari PLIK/MPLIK ini," ujarnya.
Menkominfo juga angkat bicara soal kasus yang tengah ditangani oleh Kejagung dimana ada dua pihak yang dijadikan tersangka, yakni Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) dari Kementerian Kominfo dan salah satu vendor pemenang tender.
"Kami tentunya menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk meneliti apakah ada penyalahgunaan atau tidak. Kita menghormati, itu saja," ujar Tifatul. Menurutnya, BP3TI sebagai badan yang mengelola PLIK/MPLIK pasti ditanya perihal proyek tersebut.
"Pak Haji Santoso (Kepala BP3TI) kan sudah ditanya. Kami tidak akan ikut campur dalam penegakan hukum ini. Jadi silakan penegakan hukum dilakukan. Hal yang sama juga bagi operator pemenang tendernya, itu juga kewenangan dari pada penyidik," paparnya lebih lanjut.
Tifatul juga mengatakan, dalam proyek MPLIK ini ada tujuh perusahaan pemenang tender. "Tender ini kan dilakukan oleh BP3TI. Selama tender diproses dengan perundangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, ya kita acc (setujui)," jelasnya.
Seperti diketahui, dalam proyek MPLIK yang diselenggarakan Kominfo memiliki nilai proyek Rp 1,4 triliun dengan skema sewa 4 tahun yang terdiri dari 1.907 unit oleh tujuh perusahaan pemenang tender.
Pemenang tender adalah Telkom, Lintasarta, Jogja Digital, Multidata, WIN, Radnet, dan RMI. Telkom hanya memenangkan sebanyak 6 paket dengan jumlah 588 unit atau sekitar 30% dari 1907 unit.
(rou/tyo)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
