Menurut Donny BU dari Id-IGF, keputusan ini pastinya sangat disayangkan. Terlebih melihat konsumsi internet Tanah Air yang sudah sedemikian besar.
"Sebenarnya IGF merupakan salah satu milestone dan pencapaian untuk membangun tata kelola internet. Prosesnya sendiri sudah mulai berjalan dari saling ketemu, dialog dan diskusi-diskusi sembari menyiapkan event ini (IGF 2013 di Bali)," kata Donny yang juga penggiat Internet Sehat saat berbincang dengan detikINET, Kamis (25/7/2013).
Pun demikian, lanjutnya, tetap saja gagalnya Indonesia jadi tuan rumah IGF merupakan hilangnya kesempatan besar, bahkan bisa juga disebut sebagai kerugian.
Acara ini sejatinya bisa jadi wadah bagi diplomasi internet indonesia. Dengan lebih bersuara dalam merumuskan tata kelola internet, karena setiap negara menjamin ketersambungan dan tiap negara punya kepentingan masing-masing.
Termasuk untuk menunjukkan kepada dunia bahwa stakeholder internet Indonesia punya potensi yang bisa dikembangkan. Jadi tak sekadar jadi pasar alias tempat penggiat bisnis internet mencari keuntungan.
"Indonesia kan mengaku sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar, ibukota Twitter ada di Jakarta, dan lainnya. Tapi itu kan cuma angka-angka pasar. Kalau Indonesia cuma mau dianggap sebagai pasar ya sudah. Padahal Indonesia juga punya modal kuat selain jadi pasar, kita punya kemampuan, konten, dan lainnya," sesal Donny.
"Jadi sebenarnya Indonesia rugi (batal jadi tuan rumah IGF 2013). Terlebih kita (Indonesia) akan jadi omongan, ini merupakan tamparan bagi Indonesia," tegasnya.
Hal serupa juga pernah disampaikan oleh Sammy Pengerapan selaku Ketua Id-IGF. Menurutnya, dengan gagalnya menjadi tuan rumah yang baik, Indonesia bakal kehilangan muka.
"Sudah pasti akan malu jika batal, kita bisa kehilangan muka di mata dunia internasional. Apalagi ini mandat dari PBB dan ada di bawah kendali Sekjen PBB," kata Sammy yang juga sebagai Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
Sementara pihak Kementerian Kominfo juga tak menampik akan efek malu yang bakal diterima Indonesia terkait mundurnya menjadi tuan rumah IGF 2013 di Bali pada 22 Oktober mendatang.
"Harus diakui memang seperti itu (malu-red). Tetapi kita dilematis dan dihadapkan pada pilihan sulit. Ini bukan pada pilihan mau atau tidak, tapi kita memilih yang terbaik di antara yang terburuk," tukas Gatot.
Sempat Berharap dari BP3TI
Seperti diketahui, dengan alasan kekurangan dana, Indonesia menarik diri dari tuan rumah IGF 2013. Acara ini sedianya membutuhkan biaya Rp 22 miliar. Dimana dari penyelenggara Id-IGF sudah terkumpul Rp 9 miliar, sedangkan Kementerian Kominfo memberi alokasi dana Rp 2,5 miliar, jadi kurang dana sekitar Rp 10,5 miliar.
Sempat pula tambahan dana diajukan lewat APBN-P atau anggaran yang dimiliki Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), tapi urung dilakukan.
"Memang pernah ada wacana untuk minta anggaran ke BP3TI tapi diputuskan tidak, karena bukan tupoksi BP3TI, karena itu untuk pembiayaan dan penyelenggaraan akses IT di pedesaan. Jika ada audit nanti takutnya ada masalah," lanjut Gatot.
Sebagai bagian dari Kominfo, BP3TI sejatinya memiliki anggaran yang tidak sedikit. Setiap tahun, BP3TI mendapat suntikan sekitar Rp 1,5 triliun yang diperoleh dari kontribusi Universal Service Obligation (USO) penyelenggara telekomunikasi. Adapun yang baru digunakan baru sekitar Rp 900 miliar.
Ironisnya, proyek internet pedesaan yang digarap BP3TI terendus praktek 'siluman' alias korupsi. Hal ini ditegaskan dengan keputusan Kejaksaan Agung yang menaikkan status kasus pengadaan mobil internet di Kemenkominfo ke tahap penyidikan. Direktur perusahaan rekanan dan Kepala BP3TI pun dijadikan tersangka.
"Kejagung telah menetapkan DNA, direktur PT Multi Data Rencana Prima dan S Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, sebagai tersangka dalam dugaan TPK pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)," kata Direktur Penyidik (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI Adi Togarisman.
Pengadaan yang dimaksud adalah pengadaan mobil internet paket VI (Provinsi Sumatera Selatan) senilai Rp 81,4 miliar dan paket VII (Jawa Barat dan Banten) sebesar Rp 64,1 miliar. Sedangkan untuk modus korupsinya, kata Adi, spesifikasi teknis dan operasional penyelenggaraan diduga tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
Nah, kasus inilah yang mencuatkan isu jika Kominfo sungkan untuk mengalokasikan dana dari BP3TI untuk IGF. Sebab lembaga yang mengatur internet pedesaan ini juga lagi tersandung kasus. Alhasil, event forum tata kelola internet dunia (IGF) tak bisa diselematkan dan harus dioper ke negara tetangga.
(ash/fyk)
