Riezka Novia Bewinda, Data & Public Relations Information Section Pemprov DKI mengatakan, tahap awal adalah membentuk transparansi pemerintahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
"Smart city di Jakarta mulai pada Desember 2014, di mana kita melibatkan partisipasi masyarakat. Hubungannya dengan social media, selama ini kan ada banyak channel pengaduan. Saat ini kita kembangkan bersama mitra, social media yang menampung laporan masyarakat secara real time," sebut Riezka usai jumpa pers pembukaan Social Media Week di mall Pacific Place, Senin (23/2/2015).
Yang dimaksud Riezka adalah penggunaan aplikasi Smart City QLUE untuk warga dan Smart City CROP yang diperuntukkan bagi jajaran PNS dan pegawai di Pemprov DKI. Kedua aplikasi ini dirilis pada akhir Desember tahun lalu dan sudah digunakan oleh para Lurah di DKI Jakarta.
"Smart government ini, jadi selama ini kita menerima pengaduan dari berbagai channel. Sekarang kita bisa real time via aplikasi. Sifatnya jemput bola mengambil pengaduan dari channel social media untuk ditindaklanjuti," terangnya.
Pengaduan sampah dan kemacetan misalnya, dikatakan Riezka, warga Jakarta bisa memfoto langsung menggunakan smartphone dan ketika dikirim sudah otomatis dengan informasi lokasinya.
Masyarakat juga bisa melihat CCTV yang berada di jalan raya dan fasilitas umum melalui Smart City dengan website smartcity.jakarta.go.id. Di website ini juga bisa dilihat pengaduan mana yang sudah direspons dan yang belum diselesaikan.
Setiap minggunya, tercatat ada sekitar 500-an pengaduan masyarakat mulai dari masalah banjir hingga sampah. Pengaduan terbanyak adalah soal jalan rusak dan transportasi umum seperti bus Transjakarta.
"Jadi hubungannya sangat erat bagaimana kita Pemprov DKI memanfaatkan berbagai kanal social media untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan masyarakat," ujarnya.
Pemprov DKI menargetkan sekitar 267 kelurahan dan 44 kecamatan seluruhnya memanfaatkan aplikasi ini. Meski yang sedang digalakkan saat ini adalah QLUE untuk warga dan CROP untuk para Lurah, Pemprov DKI tetap membuka channel pengaduan lain melalui aplikasi sejenis bernama Swakita, SMS, Twitter jakarta.go.id dan nomor ponsel sang gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (rns/ash)
