Dalam kesempatan itu, menteri yang sempat lama duduk kursi direksi XL ini mengungkapkan definisi kota pintar yang ideal menurutnya. Yaitu pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah untuk melayani penduduknya dari lahir hingga meninggal.
Pemanfaatan teknologi informasi itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan mengurangi dampak negatif ke lingkungan, dan dengan memanfaatkan energi yang ada.
Dan penerapan ini seharusnya bisa menghilangkan proses birokrasi dari pemerintah yang sebelumnya sering terlihat bertele-tele dan tidak efektif.
"Salah satu tujuannya adalah untuk mendobrak birokrasi yang bekepanjangan, ada debirokirasi melalui e-goverment. Sekarang ini kan seringnya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah," ujar Menkominfo saat penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan Pemda NTB di Mataram.
Chief RA --panggilan akrabnya-- juga menyebut bahwa konsep smart city ini sudah banyak dikembangkan oleh kota-kota di Indonesia. Namun masih banyak yang harus diperbaiki dari penerapannya saat ini.
Menurut dia, sebelum Mataram, penerapan smart city ini sudah dilakukan di sejumlah kota, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Banyuwangi.
Ke depannya, Chief RA mengharapkan bisa mengadakan semacam kompetisi antar setiap kota di Indonesia dalam penerapan konsep kota pintar. Namun tentu saja, pihak Kemenkominfo akan terlebih dahulu membuat sebuah standar mengenai konsep tersebut.
(rou/rou)
