"Ada kemungkinan seperti itu (batal-red.). Tapi kalau tidak mau kehilangan muka tetap harus jalan. Kita saat ini terus berkoordinasi dengan PBB, yang punya venue di Bali, berbagai kementerian, dan pihak terkait lainnya," kata Sammy Pengerapan selaku Ketua Id-IGF kepada detikINET, Kamis (11/7/2013).
Alasan klise, yakni soal biaya, menjadi hambatan perhelatan event internasional itu di Pulau Dewata. Panitia IGF saat ini baru mengantongi dana Rp 4 miliar, sedangkan dana yang dibutuhkan Rp 22 miliar. Itu pun sudah ditekan sedemikian rupa dari budget awal Rp 25 miliar.
"Kami sudah menyebar proposal untuk para sponsor. Termasuk mengirim surat ke 5 kementerian yakni Kementerian Kominfo, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pertahanan, BUMN, serta Kementerian Perdaganagan. Termasuk mengirim surat ke Presiden SBY untuk mohon dukungan dan bantuannya," jelas Sammy, yang juga ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) itu.
"Upaya juga dilakukan lewat pengajuan APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) yang mencapai Rp 13 miliar. Jika ini disetujui maka cukup budget Rp 22 miliar untuk acara IGF ini," lanjutnya.
Kini, bola ada di tangan di Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Jika pengajuan itu ditolak, forum tata kelola internet dunia ini hampir dipastikan bakal batal digelar di Bali.
Jika sudah begini, Indonesia pun dinilai bakal kehilangan muka. "Sudah pasti akan malu jika batal, kita bisa kehilangan muka di mata dunia internasional. Apalagi ini mandat dari PBB dan ada di bawah kendali Sekjen PBB," kata Sammy.
Pun demikian, panitia IGF tak patah arang dan tetap berusaha untuk tetap menyelamatkan acara IGF agar dihelat di Bali pada tahun ini.
IGF sendiri rencananya akan dihadiri sekitar 2.500 para pemangku kepentingan di bidang Internet dari penjuru dunia untuk mendiskusikan tentang tata kelola internet secara inklusif, transparan, akuntabel dan egaliter. Adapun 1.000 peserta di antaranya diharapkan berasal dari Indonesia.
Rencananya akan ada 154 workshop soal internet yang siap dihelat dengan topik A-Z. Mulai dari membahas soal kebebasan ekspresi, regulasi, keamanan internet, dan topik seputar internet lainnya.
Jadi ini adalah wadah bagi diplomasi internet indonesia. Bagaimana merumuskan tata kelola internet, karena setiap negara menjamin ketersambungan dan tiap negara punya kepentingan masing-masing.
"Namun saat ini kita sudah memasuki masa kritikal. Dukungan dari negara menjadi penting agar Konferensi Global IGF ke-8 bisa terlaksana dengan baik di Indonesia," pungkas Sammy.
Dukungan Presiden SBY
Presiden SBY sendiri diminta kesediaannya untuk membuka acara IGF ke-8 di Bali pada Oktober nanti. Apalagi Presiden SBY cukup akrab dengan dunia Internet. Terbukti dengan adanya situs resmi PresidenRI.go.id dan akun twitter @sbyudhoyono. Juga Facebook Presiden SBY yang belum lama ini diluncurkan di Istana Bogor.
Konferensi Global IGF itu sendiri terkait erat dengan Deklarasi Millennium Development Goal (MDG) No. 555/2 tahun 2000 dan Kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS) No. 060/1/2005.
Salah satu prinsip penting sebagai benang merah adalah: pembangunan masyarakat informasi dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat dibantu dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berlandaskan pada kemitraan yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat madani (civil society), dan organisasi internasional lainnya.
Sekjen PBB pun, melalui Sidang WSIS di Tunisia tahun 2005, telah membentuk pokja tata kelola internet sebagai kondisi pemungkin (enabler) untuk memastikan partisipasi multi stakeholder atau pemangku kepentingan majemuk dapat berjalan aktif, terbuka dan inklusif.
Dalam konteks kepentingan dalam negeri, beberapa hal yang dapat dipetik dari pelaksanaan Global IGF ke-8 di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Memperkuat posisi Indonesia sebagai poros penting Internet global
2. Menjadikan Indonesia sebagai sumber belajar bagi bangsa/negara lain
3. Membuka peluang komunitas Indonesia mulai berkiprah secara global
4. Membuka potensi kerjasama dan alih pengetahuan antar pelaku kunci
5. Mendorong dialog tata-kelola Internet yang inklusif, transparan, akuntabel, egaliter dan melibatkan pemangku kepentingan majemuk
6. Menstimulasi pertumbuhan dan pasar akses Internet dalam negeri
(ash/fyk)
