Lalu yang menjadi pertanyaan, dari mana angka Rp 100 ribu itu didapatkan. Dari hitung-hitungan operator, ongkos produksi untuk satu keping SIM Card ini hanya berkisar 0,2 USD atau Rp 2.000. Bahkan, harganya sudah turun jadi Rp 1.700 saat ini.
Saat hal ini ditanyakan kepada Nonot Harsono, salah seorang anggota komisioner BRTI, jawabnya ternyata cukup menggelitik. Tidak ada acuan baku dari regulator telekomunikasi ini dalam mengusulkan kenaikan harga SIM Card hingga 50 kali lipat lebih.
"Ya feeling saja, cocoknya di harga segitu. Itu angka yang wajar dan Rp 100 ribu itu murni harga banderol bukan termasuk bonus dan lainnya," kata Nonot dengan santainya saat ditemui di Four Seasons, Jakarta.
"Kemarin malah ada yang usul di Rp 500 ribu sampai Rp 900 ribu. Terus kita lihat harga ponsel termurah itu ada yang Rp 300 ribu. Nah, feeling kita Rp 100 ribu itu wajar dan masih bisa dijangkau oleh daya beli masyarakat karena cuma sepertiganya. Dulu saja saya belinya Rp 750 ribu," paparnya lebih lanjut.
Ia pun menjelaskan, latar belakang menjadi mahalnya harga SIM Card kartu perdana tak lain karena penetrasi sudah 120% dan untuk menekan perputaran yang terlalu cepat untuk rilis penomoran seluler, padahal blok nomor adalah sumber daya alam terbatas.
Selain itu, regulator juga ingin menekan tingkat pindah layanan (churn rate) yang terlalu tinggi di Indonesia yang di kisaran 20% setiap bulannya. Padahal, di luar negeri di angka 18% setiap tahun.
"Dulu SIM Card perdana itu ada yang Rp 900 ribu sampai Rp 1 juta, ada juga yang Rp 2 juta. Orang jadi sayang ganti nomor karena untuk mendapatkannya mahal. Nah, kalau sekarang dilepas Rp 2 ribu hingga Rp 5 ribu itu membuat orang mudah buang kartu," jelasnya.
Usulan untuk menaikkan harga kartu SIM ini telah masuk dalam draft revisi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
Kata Nonot, draft ini sudah di tangan Kesekjenan Kementerian Kominfo dan didorong untuk secepatnya masuk ke tahap uji publik. "Kita maunya uji publiknya segera dan lama. Jadi semua aspirasi diserap," katanya.
Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yang juga Direktur Utama Telkomsel, Alex Janangkih Sinaga sebelumnya mengingatkan industri seluler nasional bisa kolaps jika kebijakan ini diterapkan.
"Jika kebijakan itu dipaksakan langsung kolaps industri ini. Tak bijak jika itu dijalankan, pasar bisa terdistorsi. Karakter masyarakat Indonesia dalam berlangganan telekomunikasi sangat price sensitf sehingga jika dipasang banderol mahal, dijamin akan ditinggalkan pengguna," katanya.
Apalagi, pasar Indonesia adalah prabayar. Hal itu bisa terlihat di Telkomsel dimana pengguna pascabayar hanya 2,5 juta nomor sementara prabayar 122,5 juta nomor.
Fakta lainnya, banderol SIM Card murah telah menjadi alat persaingan bagi operator untuk mendapatkan pelanggan baru. Kata Alex, untuk mendapatkan satu pelanggan, Telkomsel harus melepas sedikitnya delapan kartu kartu perdana.
Sementara President Director & CEO XL Axiata Hasnul Suhaimi memprediksi jika SIM Card harganya Rp 100 ribu maka churn rate akan turun siginifikan. "Syaratnya, harus konsisten dan diawasi dengan ketat. Selama ini sekitar 50 juta SIM card hangus setiap tahunnya atau setara Rp 3 triliun terbuang percuma," sesalnya.
Secara terpisah, Founder IndoTelko Forum Doni Darwin menilai angka Rp 100 ribu tak bisa dianggap sebagai ukuran daya beli yang layak bagi masyarakat mengakses jasa seluler.
"Jasa seluler sudah menjadi kebutuhan pokok seluruh lapisan masyarakat. BLSM saja Rp 150 ribu, kok bisa dibilang Rp 100 ribu nilai psikologis yang pantas untuk kartu perdana," keluhnya.
Ia pun menyayangkan, kebijakan itu tak akan efektif menekan churn rate selama operator masih membuat konsep pemasaran yang mendorong penggunaan multiple SIM Card.
(rou/ash)
