Setelah menjalani karirnya selama enam tahun di Telkom -- sejak 2007 hingga 2012 -- Prasetio pasca lengser dari jabatan Direktur Compliance & Risk Management di Telkom masih dipercaya untuk terus berkarir di BUMN lainnya sebagai Dirut Perum Peruri.
Dari pengalamannya berkarir di BUMN selama puluhan tahun, Prasetio pun coba menuangkan pengalamannya itu ke dalam sebuah karya tulis ilmiah. Lewat buku setebal 484 halaman itu diceritakan secara gamblang apa yang menjadi kegundahannya.
Ia memaparkan, di satu sisi para direksi selalu dituntut untuk mengembangkan BUMN secara optimal dengan target yang diberikan. Namun di sisi lain juga harus siap menerima risiko dan konsekuensi hukum bila keputusan bisnis yang diambilnya berujung pada kerugian BUMN.
"Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran dari para direksi BUMN," ujar Prasetio dalam peluncuran bukunya yang berjudul Dilema BUMN: Benturan Penerapan BJR dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN' di Graha CIMB Niaga, Jakarta.
Dalam bukunya, Prasetio mengungkapkan, sebenarnya ada perlindungan terhadap direksi BUMN melalui konsep Business Judgement Rule (BJR). Namun faktanya di lapangan, konsep atau doktrin BJR ini tidak diterapkan, bahkan cenderung diabaikan.
"Sebenarnya dalam jika menerapkan BJR direksi tidak perlu khawatir, ragu dalam mengambil keputusan. Esensi mengambil keputusan tidak susah," lanjutnya di hadapan para tamu undangan yang mayoritas dari kalangan direksi BUMN, khususnya para mantan petinggi Telkom.Next
(rou/ash)
