Bagaimana tidak? Dalam aturan tersebut tertulis bahwa netter tidak boleh menggunakan jejaring sosial dan blog untuk menyebarkan informasi yang dianggap personal. Bahkan informasi yang berasal dari situs pemerintah pun tak boleh dicantumkan.
Aturan tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah berhak memblokir atau menghapus semua konten yang dianggap tidak sepaham dengan penguasa. Misalnya jika menulis soal ketidaksetujuan dengan aturan pemerintah, tempat-tempat terlarang, dan hal-hal lainnya.
Tak heran, jika kemudian di Vietnam muncul sebuah gerakan atas nama hak asasi kebebasan untuk menentang aturan yang dicetuskan oleh partai komunis Vietnam beberapa bulan lalu itu.
Hal ini pun ternyata mendapat perhatian dari sejumlah lembaga internasional. Sebut saja The Asia Internet Coalition, perkumpulan yang digawangi Google, Yahoo dan Facebook ini mengecam aturan tersebut.
"Kami yakin bahwa aturan tersebut akan berdampak buruk terhadap ekosistem internet di Vietnam. Dalam jangka panjang aturan tersebut juga akan menghambat inovasi teknologi di Vietnam," kata John Ure, Executive Director untuk The Asia Internet Coalition.
Vietnam memang dikenal sebagai salah satu negara, setelah China, yang sangat ketat menyaring konten di internet. Bahkan tahun ini sudah ada 35 blogger yang ditahan karena menulis opini yang bertentangan dengan pemerintah.
Ironisnya, ibu dari salah satu blogger yang ditahan tersebut, nekat bunuh diri dengan membakar diri karena tak kuasa melihat perlakuan pemerintah terhadap putrinya. Demikian seperti dikutip detikINET dari The Register, Kamis (5/9/2013).
(eno/ash)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
