Namun karena ini pula, pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai Bitcoin dan mata uang virtual lain semacam ini, sangat potensial mengancam keamanan nasional.
Sebuah laporan yang dilansir International Business Times menuliskan, militer AS meminta sejumlah vendor Bitcoin memberikan beberapa keterangan yang diminta sebagai bagian dari program anti terorisme. Ini juga sekaligus untuk membantu pihak militer mengerti teknologi tersebut dan mencari tahu potensinya dalam menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional.
Kekhawatiran ini, seperti detikINET kutip dari Ubergizmo, Selasa (6/5/2014) memang bukan sesuatu yang baru. Sebelumnya pada Januari silam, Bitcoin Magazine melansir memo rahasia yang bocor dari Departemen Angkatan Laut AS.
"Pengenalan mata uang virtual bisa membentuk ancaman finansial dengan menciptakan kekaburan, meningkatkan kecepatan transaksi dan efisiensi serangan teroris secara keseluruhan," demikian bunyi memo tersebut.
Sejak penggunaannya mulai banyak dibicarakan, penyalahgunaan Bitcoin pun semakin marak. Contohnya adalah untuk transaksi black market secara digital. Silk Road yang ditutup FBI tahun lalu misalnya, menerima bitcoin sebagai alat pembayaran.
Sejumlah negara juga mulai menyoroti jenis mata uang baru ini. Pemerintah Rusia salah satunya, mengambil sikap dengan menyatakan Bitcoin ilegal alias haram.
Pemerintah Rusia punya alasan kuat. Mereka menilai Bitcoin mudah disalahgunakan untuk cuci uang dan membiayai teroris karena transaksinya tak bisa dilacak. Senada dengan AS, situasi seperti ini dinilai mengancam keamanan warga dan negara Rusia.
(rns/rou)
