Modem IM2 (detikINET)
Jakarta - Serikat pekerja Indosat dan IM2 mengaku prihatin dengan kasus tuduhan penyalahgunaan frekuensi yang merundung perusahaan tempat mereka mencari nafkah.
Mereka mensinyalir, adanya skenario yang dipaksakan untuk mengkriminalkan industri telekomunikasi nasional dengan dalih tindak pidana korupsi.
Dalam keterangannya, Yoan Hardi selaku Presiden Serikat Pekerja Indosat menyatakan, pihaknya mengidentifikasi adanya ancaman yang serius dan berdampak sangat luas terhadap kelangsungan bisnis telekomunikasi di Indonesia.
Termasuk di dalamnya adalah adanya pembatasan kebebasan rakyat Indonesia sebagai pengguna jasa telekomunikasi untuk dapat mengakses dunia maya (internet)
"Kami merasakan ketidaknyamanan akibat tidak adanya kepastian hukum di Indonesia khususnya di dunia telekomunikasi, yang akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, dan ini akan mengganggu pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," tegasnya, dalam pers rilis, Senin (14/1/2012).
"Kami mengkhawatirkan dampak dari kasus ini terhadap kehidupan dan kesejahteraan seluruh karyawan operator telekomunikasi, karyawan penyedia jasa telekomunikasi termasuk internet, karyawan manufaktur perangkat telekomunikasi, karyawan kontraktor, supplier, dealer, outlet, dan seluruh karyawan perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi Indonesia yang jumlahnya puluhan juta orang termasuk keluarga mereka," lanjut Yoan.
Kami , Serikat Pekerja Indosat dan IM2 :
Pertama, Menghimbau kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, bahwasanya telekomunikasi adalah sarana yang menjadi kebutuhan pokok menuju Indonesia yang tumbuh dan berkembang, sehingga diperlukan kesadaran oleh semua pihak bahwa terganggunya dunia telekomunikasi akan berdampak buruk pada kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam bidang : Pendidikan, Budaya, Sosial, Ekonomi, Politik, Pertahanan dan Keamanan.
Kedua, Menghimbau kepada semua pihak yang berpolemik untuk menghentikan segala bentuk pemaksaan kehendak dan arogansi instansi demi kebaikan masyarakat luas, keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan kelancaran pembangunan ekonomi Indonesia.
Sebelumnya, Indosat dan IM2 dijerat oleh Kejaksaan Agung atas tuduhan penyalahgunaan frekuensi 3G di frekuensi 2.1 GHz. Dalam laporannya, kerjasama kedua perusahaan itu dituding telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Hanya saja, tuduhan itu dimentahkan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring. Bahkan, Tifatul telah mengirimkan surat klarifikasi ke Kejagung untuk menjernihkan masalah sembari menegaskan jika Indosat dan IM2 tidak melanggar aturan.
Namun apa daya, Kejagung tak meresponnya dan tetap keukeuh melanjutkan kasus ini. Terlebih, Kejagung menambah daftar tersangka. Dari yang awalnya hanya mantan Dirut IM2 (IA), berlanjut kepada mantan Dirut Indosat (JSS), serta Indosat dan IM2 secara korporasi kini ditetapkan sebagai tersangka.
Kominfo sendiri mewanti-wanti jika hasil sidang pada akhirnya menetapkan Indosat-IM2 bersalah, maka ini akan membuat efek domino bagi ISP (Internet Service Provider) lainnya. Sebab, banyak ISP yang juga menerapkan model kerjasama seperti Indosat-IM2.
Jadi, siap-siap saja jika nantinya bakal ada tersangka baru dari kalangan penyedia layanan internet. Nah, inilah alasan kenapa belakangan muncul pesan berantai terkait ancaman 'kiamat internet' yang berdentang.
Sebab, jika Indosat-IM2 divonis bersalah, maka tinggal menunggu waktu bagi penyedia layanan internet lainnya. Ujung-ujungnya ini dikhawatirkan akan berimbas terhadap layanan internet Tanah Air.
( ash / fyk )
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
