"Aturan ini sepertinya belum bisa diterapkan," kata Viktor Orban, Perdana Menteri Hungaria, seperti dikutip dari BBC, Minggu (2/11/2014).
Dalam draft aturan ini, akan ada pengenaan pajak terhadap setiap gigabit data internet. Tarifnya adalah sekitar USD 0,6 (Rp 7.200) per gigabit.
Masyarakat Hungaria menentang keras aturan ini. Ribuan masyarakat melakukan aksi massa di Jembatan Elisabeth di ibu kota Budapest. Mereka menilai pemerintah berupaya mengekang kebebasan dengan pengenaan pajak.
Akhirnya, pemerintahan Orban pun membatalkan rencana ini. Sejumlah pihak memuji pembatalan tersebut karena Orban dinilai fleksibel dalam menghadapi rakyat.
"Jika masyarakat bukan lagi sekedar tidak suka dengan sesuatu, tapi sudah menganggapnya tidak masuk akal, berarti memang seharusnya tidak dilakukan. Aturan pajak ini harus ditarik, dan kami harus menghadapi kenyataan ini," papar Orban.
Sebenarnya tidak hanya masyarakat Hungaria yang tidak setuju. Komisi Eropa pun menyebut aturan ini buruk.
Ryan Heath, Juru Bicara Komisi Eropa, mengatakan aturan pajak internet ini memang membatasi kebebasan masyarakat. Tidak hanya di sisi ekonomi, ini juga mempengaruhi tatanan sosial.
(hds/rns)
