Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto, klarifikasi harus segera dipaparkan, khususnya terkait model bisnis keduanya dalam menggarap teknologi Time Division Duplex Long Term Evolution (TDD LTE).
"Kami menyarankan First Media dan Internux untuk menyampaikan klarifikasinya terhadap model kerja sama yang dikembangkan keduanya kepada pemerintah. Jangan sampai isu-isu berkembang liar dan merugikan keduanya. Ini juga untuk melindungi mereka dari kemungkinan pihak-pihak tertentu yang ingin cari celah hukum untuk berperkara," ujar Gatot saat berbincang santai dengan detikINET, Jumat (18/10/2013).
Gatot juga menanggapi aksi perjanjian pengalihan (assignment agreement) antara First Media, Internux, dan Protelindo dalam hal penyewaan 139 lokasi menara. Menurut dia, masalah First Media yang akan mengalihkan pengelolaan sejumlah menara yang disewa dari Protelindo kepada Internux sebenarnya adalah hal biasa dalam transaksi bisnis.
Bahkan, pengalihan ini dinilai searah dengan esensi Peraturan Bersama Menteri Kominfo, Menteri Pekerja Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.
Esensi Permen Bersama itu adalah efisiensi dan efektivitas penggunaan menara telekomunikasi dan tidak perlu melaporkan kepada regulator karena izinnya yang mengeluarkan Bupati dan atau Walikota.
Meski demikian, Gatot tetap mengingatkan bahwa kerja sama First Media dan Internux baru akan memunculkan masalah jika keduanya melakukan merger akuisisi tanpa pemberitahuan kepada regulator. Pasalnya, pemerintah perlu tahu apakah ada pengalihan izin frekuensi, sharing frekuensi atau tidak, dan berbagai aspek lainnya.Next
(rou/rns)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
