Seperti diketahui, selain mengutus orang-orang pemasaran untuk menancapkan bisnisnya di Indonesia, Twitter juga mulai menempatkan tim kebijakan hukumnya untuk berhubungan dengan segala hal berkaitan dengan regulasi.
"Tim kebijakan publik pada dasarnya bertindak sebagai duta perusahaan yang akan sering berhubungan dengan pejabat pemerintahan, para pembuat kebijakan, warga sipil dan pihak ketiga yang bertindak sebagai stakeholder dalam kebijakan publik," kata Vice President Global Public Policy Twitter Collin Crowell, berbincang dengan sejumlah media di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta pekan ini.
Seperti juga perusahaan asing lainnya, Twitter tak luput dari pertanyaan mengenai komitmen mereka terhadap aturan pemerintah setempat. Salah satunya yang sering ditagih pemerintah adalah kesediaan mereka membangun data center.
"Ya, kami dengar soal itu dan kami tidak bisa menghindar begitu saja. Saya rasa, kami masih harus menunggu pelantikan, Presiden baru beserta tim barunya. Memahami niat mereka soal ini," sebutnya.
Twitter dikatakan Collin, menyiapkan tim yang akan diserahi tugas ini, yang akan menangani segala diskusi berkaitan persyaratan data base lokal.
"Tantangan khusus adalah biaya. Namun masih kami tinjau. Menanti pemerintahan baru," ujarnya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pada 20 Oktober mendatang.
Pekan ini mungkin menjadi pekan paling sibuk MPR. Jelang perhelatan, digelar acara gladi pada Sabtu (18/10) dan Minggu (19/10). Pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti, tokoh Jokowi, Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono akan datang secara berurutan.
(rns/ash)
