"Khusus di perbatasan, saya lobi gubernurnya. Mereka yang bangun tower dan sediakan lahannya, sedangkan operator untuk BTS dan transmisi satelitnya," kata menteri yang akrab disapa Chief RA itu saat ditemui detikINET di Kementerian Kominfo, Senin (19/1/2015).
Untuk mempercepat pembangunan akses telekomunikasi di desa-desa dan perbatasan, kata Rudiantara, bisa menggunakan dana pembangunan dari program Universal Service Obligation (USO).
Dana USO ini merupakan pungutan 1,25% dari pendapatan kotor seluruh operator. Menurutnya, dana ini memang seharusnya dimanfaatkan untuk memerdekakan akses telekomunikasi di daerah pedesaan yang masih dianggap kurang seksi dari aspek komersial oleh para operator.
Dari total 1,25% itu, menurut Rudiantara, operator bisa memanfaatkan separuhnya untuk insentif pembangunan di desa-desa dan perbatasan. Sedangkan sisanya dalam bentuk uang tunai yang disetorkan ke negara.
"Dana USO itu jadi bagian dari insentif, dikembalikan ke industri. Makanya PLIK/MPLIK itu nggak ada lagi tender baru, bingung saya kontrolnya. Regulator nggak usah jadi operator lah. Kasih saja ke operator dalam bentuk insentif. Desa di perbatasan merdeka, warga juga ikut senang," kata dia.
Menkominfo Rudiantara pagi ini telah menemui sejumlah Bupati untuk menyerahkan bantuan M-PUSTIKA (Mobile-Pusat Teknologi Informasi Komunitas) di 30 lokasi daerah dan Media Center di 35 lokasi daerah. Total ada 65 lokasi daerah.
(rou/ash)
