Ilustrasi (detikINET)
Jakarta - Pengusaha menilai wacana pengenaan cukai untuk ponsel atau pulsa yang dilakukan pemerintah terlalu mengada-ada.
Pasalnya, dianggap tidak ada alasan yang relevan untuk menerapkan aturan tersebut. Apalagi untuk pulsa sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara untuk ponsel masih dikenakan bea masuk.
"Ini tidak relevan, masyarakat sudah bayar PPN 10% kalau beli pulsa, ponsel kena bea masuk makanya masih ada impor ilegal. Kalau karena masalah kesehatan, ya sate kambing saja yang dikenakan cukai," ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Riad Oscha Chalik kepada detikFinance, Selasa (12/2/2013).
Menurut Riad, dengan pemberlakuan cukai untuk komoditas ini maka masyarakat akan terbebani. Hal ini karena beban produksi dan distribusi barang yang dikenakan kepada pengusaha pastilah dibebankan kembali kepada pembeli.
"Kasihan masyarakat karena pasti dibebankan kepada masyarakat lagi, apalagi kalau harus double-double," jelasnya.
Riad menambahkan jika pemerintah berencana memajukan industri ponsel dalam negeri dengan membatasi impor ponsel, saat ini bukanlah waktu yang tepat karena hampir sebagian besar ponsel yang digunakan masyarakat Indonesia masih berasal dari produk impor.
"Sekarang ini ada 267 juta nomor yang bergerak dan hampir semuanya pakai ponsel impor. Ya kesalahan pemerintah tidak bikin pabrik di sini, harusnya minta China relokasi pabriknya ke sini, bukan pakai dibatasi dengan cukai," tandasnya.
( nia / ash )
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
