IGF 2013: Dana Terkumpul, Tapi Izin Belum Final

Jakarta - Persiapan Indonesia dalam menggelar Internet Governance Forum (IGF) 2013 yang ke-8 di Nusa Dua, Bali, pada 22-25 Oktober mulai memasuki masa kritis karena tinggal menyisakan waktu 23 hari kerja lagi. Sejumlah persiapan pun terus dikebut.

Setelah sempat terancam batal, baik dari pihak panitia Id-IGF maupun pemerintah, memastikan forum tata kelola internet dunia ini akan tetap berlangsung karena masalah pendanaan telah berhasil diatasi setelah mendapat suntikan dana dari para sponsor.


Menurut Dirjen Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo Aswin Sasongko, pihaknya masih menunggu putusan soal Host Country Agreement (HCA) antara Indonesia dengan pihak dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).


"HCA sedang diproses antara PBB dan Kementerian Luar Negeri. Kominfo mendukung Kemlu dari belakang. Kami optimistis izin HCA ini bisa keluar tepat waktu karena progresnya sudah banyak, mulai dari masalah sekuriti hingga masalah imunitas, kekebalan diplomatik," ujarnya di sela media briefing soal kesiapan IGF 2013 di Hotel Gren Alia, Jakarta, Kamis (12/9/2013).


Seperti diketahui, penyelenggaraan IGF merupakan mandat PBB kepada pemerintah Indonesia. Namun penyelenggaraannya bukan hanya melibatkan pemerintah saja, namun para stakeholder industri internet yang notabene tidak berurusan langsung dengan PBB. Itu sebabnya pemerintah harus bisa menjamin kepastian acara ini.


Dari sisi pendanaan, panitia IGF yang berasal dari multistakeholder akhirnya berhasil mengumpulkan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 22 miliar. Menurut Ketua Id-IGF Semmy Pangerapan, dana tersebut merupakan urunan dari banyak pihak, mulai dari masyarakat, komunitas, hingga sponsor dari luar negeri.


"Dari civil society kami dapat Rp 1,5 miliar, asosiasi Rp 850 juta, pemerintah Rp 2,5 miliar, pebisnis lokal Rp 2 miliar, sedangkan dari 20-an perusahaan asing dapat dana sekitar USD 900 ribu-USD 1 juta. Kami juga sangat terbantu karena KTT-APEC, kami bisa pakai fasilitasnya," papar Semmy.


IGF sendiri rencananya akan dihadiri sekitar 2.500 para pemangku kepentingan di bidang internet dari penjuru dunia untuk mendiskusikan tentang tata kelola internet secara inklusif, transparan, akuntabel dan egaliter. Adapun 1.000 peserta di antaranya diharapkan berasal dari Indonesia.


Rencananya akan ada 154 workshop soal internet yang siap dihelat dengan topik A-Z. Mulai dari membahas soal kebebasan ekspresi, regulasi, keamanan internet, dan topik seputar internet lainnya.


Jadi ini adalah wadah bagi diplomasi internet Indonesia. Bagaimana merumuskan tata kelola internet, karena setiap negara menjamin ketersambungan dan tiap negara punya kepentingan masing-masing.


(rou/ash)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!