Maksudnya agar akun yang pertama bisa digunakan untuk tujuan pribadi, dan akun lainnya dipakai untuk mewakili lembaga.
"Yang namanya pejabat pemerintah harus accessible, harus reachable oleh masyarakat atau siapapun," kata menteri kelahiran Bogor itu.
Sebenarnya saat ini lembaga seperti kementerian sudah mempunyai akun Twitter resmi. Namun akun tersebut dipegang oleh admin, yang akan menghambat jalur komunikasi ke masyarakat.
"Jadi saya minta pejabatnya sekalipun harus punya akun Twitter, satu pribadi satu lembaga. Kalau gampang ketemu dan gampang nanya kan gak masalah. Kalau banyak kerjaan ya kasih tahu saat itu juga,"
Menurut Chief RA, cara komunikasi tradisional kini sudah ketinggalan zaman. Maksudnya tradisional adalah berkomunikasi memanfaatkan media cetak dan elektronik. Juga sifat komunikasinya yang satu arah.
"Sudah gak jaman itu. Itu harus tetap di-maintain, bahkan dengan media konvensional harus dua arah. Begitu juga di media sosial," Rudiantara menandaskan.
(asj/ash)
