Sekretaris Pers Gedung Putih Jay Carney berpendapat, upaya pemerintah Turki tidak berguna sama sekali karena pengguna sebenarnya bisa saja menggunakan 'jalan tikus' untuk mengakses Twitter.
"AS sangat prihatin mengetahui pemerintah Turki memblokir akses ke media komunikasi bagi para warganya," demikian pernyataan yang disampaikan Gedung Putih seperti detikINET kutip Tech Crunch, Selasa (25/3/2014).
Lebih jauh lagi, Gedung Putih menyebut Twitter adalah alat komunikasi dasar. Artinya, sebuah tweet bagi para penggunanya sama pentingnya seperti panggilan telepon atau SMS. Bagi Gedung Putih sendiri, situs 140 karakter itu juga secara langsung menghubungkan demokrasi dan kebebasan berbicara.
"Kami menentang adanya pembatasan informasi yang menimpa warga Turki. Ini bisa mengurangi kebebasan berekspresi mereka dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka, yang mendukung pemerintahan demokratis dan hak-hak universal," lanjut keterangan tersebut.
Pemblokiran Twitter dipicu karena adanya sejumla pengguna yang membeberkan dokumen bukti korupsi yang berkaitan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Namun Erdogan kemudian membantahnya. Isu ini sensitif, mengingat Turki akan melaksanakan pemilu.
Saat ini, sebagian penduduk Turki dilaporkan sudah tidak bisa mengakses Twitter. Jumlah penggunanya sendiri di sana cukup banyak yakni sekitar 10 juta orang. Turki dulu juga tercatat pernah memblokir YouTube selama dua tahun sebelum dibuka kembali tahun 2010.
(rns/rou)
