Penyebabnya adalah harian itu menyebarkan dokumen soal penyerangan yang terjadi pada truk milik agensi intelijen Turki saat berada di Suriah Januari lalu, demikian dilansir dari New York Times, Sabtu (17/1/2015).
Tuntutan ini muncul setelah pengadilan setempat memerintahkan pembatasan jangkauan penyelidikan, dan menyebut kemungkinan pemblokiran jejaring media sosial di mana dokumen itu beredar.
Menurut pengadilan itu, penyebaran informasi itu melanggar aturan keamanan nasional, dan mengganggu penyelidikan yang sedang berlangsung.
Akibatnya, media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Google+ harus menghapus konten dari akun yang dimaksud, agar tak diblokir di Turki, seperti yang diperintahkan oleh pengadilan lokal.
"Kami akan bersikap hati-hati untuk melindungi hak-hak pengguna, dan menjaga akses jutaan pengguna Twitter di Turki," ujar juru bicara Twitter Nu Wexler.
Sebelumnya Turki juga sudah pernah melakukan hal serupa. Pada bulan Maret 2014, layanan Twitter dan YouTube diblokir kehadiran di Turki. Penyebabnya, lagi-lagi kebocoran informasi perihal rencana operasi militer Turki di Suriah.
Namun pemblokiran itu tak berlangsung lama, Twitter kembali aktif setelah dua minggu, dan YouTube bisa diakses lagi dua bulan kemudian.
(asj/asj)
