"Saat ini peneterasi internet di Indonesia baru 28%, baru 71 juta dari total penduduk. Dan sebagian di-cover di jaringan seluler," ungkap Sammy Pangerapan, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) kepada detikINET, Senin (20/10/2014).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Sammy mengatakan perlu percepatan infrastruktur transmisi antar pulau. Di pemerintahan sebelumnya, infrastruktur diserahkan oleh pihak swasta. Namun, perlu diberikan insentif.
"Diserahkan swasta bagus, dikerjakan oleh sendiri oleh pemerintah juga tak masalah. Intinya ada intesif dari pemerintah itu sendiri agar percepatan lebih cepat terjadi," tambahnya.
Selain itu yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan internet adalah masalah tat ruang kota. Maksudnya, ketika internet sudah dibangun jangan sampai penyelenggara bingung mau menarik ke mana kalau perumahan atau perkantoran tidak jelas.
"Analoginya kan gini, membangun tol di Jakarta tidak sama dengan membangun di Bandung. Kalau perlu ya pemerintah bangun tol, nanti yang mengelola swasta," tambahnya.
Sammy yakin, di era Jokowi percepatan internet bisa disegerakan. Selain menyelesaikan masalah infrastruktur, dia yakin presiden RI yang baru dilantik itu juga bisa tegas dalam memberikan izin atau menegakkan peraturan.
"Lima tahun saya rasa penetrasi internet di Indonesia bisa lebih dari 80%. Idealnya 50-50 antara jaringan seluler dengan jaringan fixed," tandasnya.
(tyo/ash)
