Mengubah Pelayanan Pemerintah dengan Awan Hybrid

Jakarta - Saat ini kita hidup di era di mana pemerintah dituntut untuk memberikan layanan dan respons yang cepat terhadap warga masyarakat.

Risiko global yang baru dan berkembang -- pertumbuhan global yang belum sempurna, pasar keuangan yang rapuh, terorisme, dan bencana yang berhubungan dengan pemanasan global adalah sebagian contohnya -- memberi tantangan berat bagi pemerintah, bahkan tanpa diduga-duga.


Warga masyarakat menghendaki pemerintah untuk mampu mengatasi risiko tersebut atau setidaknya mengurangi dampaknya pada tingkat lokal secara cepat dan responsif.


Pada saat yang sama, kemampuan warga negara untuk menyuarakan rasa frustrasi mereka telah tumbuh secara eksponensial karena jaringan informasi global dan media sosial telah menjalar kemana-mana.


Di sektor swasta, pasar menawarkan konsumen tingkat pilihan yang belum pernah ada sebelumnya serta layanan yang responsif. Layanan pemerintah seharusnya dapat lebih menyelaraskan diri dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.


Kegagalan pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya akan menghilangkan kepercayaan pada pemerintah dan menganggap pemerintah tidak mampu melakukan tugasnya.


Untuk bisa berperan sebagai pemandu dan pendorong perubahan sosial, pemerintah harus mengubah diri mereka sendiri dan teknologi berperan penting dalam hal ini.


Berdasarkan survei e-government yang dilakukan PBB pada Februari 2012, solusi teknologi dapat digunakan lebih dari sekadar penyedia e-service.


Mereka juga dapat digunakan sebagai pendorong untuk memperbarui sektor ekonomi dan sosial yang tertinggal. Selain anggaran, pemerintah juga harus memikirkan kembali e-governance sebagai alat transformasional.


Visi e-government yang baik yang menekankan pada hubungan antara struktur pemerintah dapat menciptakan proses yang kohesif, terkoordinasi dan terntegrasi bagi pembangunan berkelanjutan, demikian survei itu mengatakan.


Memasuki 'Awan'


Komputasi awan atau yang lebih dikenal sebagai cloud computing merupakan konsep teknologi yang sangat efektif yang dapat membantu transformasi pemerintah.


Meski sudah digunakan secara luas pada pasar konsumer UKM -- Gmail, salesforce.com, dan Amazon Web Service sebagai contoh -- cloud computing dapat diaplikasikan tidak saja pada sektor swasta namun juga sektor pemerintah.


Perencanaan komputasi awan yang dirancang dengan baik menawarkan sangat banyak cara untuk memanfaatkan skalabilitas dan ketangkasan dalam menyediakan layanan e-service yang terjangkau dan terpercaya bagi warga masyarakat.


Tanpa dibatasi oleh biaya yang melekat dan kompleksitas pengintegrasian dan pengelolaan tradisional on-premise sistem berbasis server, migrasi e-service ke cloud memungkinkan solusi yang hemat biaya, terukur dan lincah.


Menurut perusahaan penelitian dan penasihat TechNavio dalam laporan yang diterbitkan pada bulan Maret 20132, pasar komputasi awan global untuk pemerintah tumbuh pada tingkat tahunan gabungan sebesar 6,2% dari tahun 2012 hingga 2016.


Faktor utama pertumbuhan ini adalah keharusan untuk mengurangi biaya kepemilikan di dunia dimana pertumbuhan ekonomi lebih lambat (dibandingkan dengan dekade sebelumnya).


Satu-satunya kekhawatiran cloud computing adalah soal keamanan dan data yang bisa dibajak. Keamanan dan data pemerintahan menjadi penghalang bagi pemerintah untuk lebih menerapkan awan, terutama awan publik, demikian survei itu menyatakan.


Hybrid Adalah Masa Depan


Solusinya adalah awan hybrid. Perpaduan antara awan publik dan pribadi, awan hybrid merupakan pilihan terbaik bagi keduanya. Perencanaan awan hybrid yang didesain dengan baik dapat manfaatkan sumber daya awan publik yang hemat biaya, terukur dan tangkas, dipadukan dengan keamanan yang tangguh dan pengelolaan data yang ditawarkan awan pribadi.


Salah satu contoh perencanaan yang dimaksud adalah komputasi awan Pemerintah Singapura atau G-cloud.


Dalam perencanaan mereka, ditegaskan bahwa setiap model komputasi awan memiliki tingkat kepastian dan manfaat masing-masing, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang lebih beragam.


Untuk aplikasi yang tidak terlalu penting, awan publik yang ditawarkan secara commercial bisa dimanfaatkan untuk menekan biaya. Jika persyaratan keamanan dan pengelolaan tidak dapat dipenuhi oleh awan publik, awan pribadi pemerintah (G-cloud pusat) diterapkan pada seluruh bagian pemerintah.


Selain itu, rangka kerja ini juga menautkan antara G-cloud dan agensi awan lainnya. Membangun platform awan hybrid yang terpadu berarti makin cepat dan responsifnya e-service yang bisa diberikan pada masyarakat.


Singapura terbilang unik sebagai pemerintah yang menerapkan hybrid cloud. Pada forum teknologi sektor publik terkemuka Asia Pasifik, 2012 FutureGov Summit4 yang berlangsung pada Oktober 2012, sebagian besar responden (63,3%) percaya bahwa masa depan komputasi awan di sektor publik ada pada awan hybrid.


Forum tersebut menjaring pendapat dari 151 pemimpin dan penasihat teknologi pada sektor publik dari 22 negara se-AsiaPasifik dan seluruh dunia. Dibandingkan awan publik (21,1%) dan awan pribadi (7,3%), sangat jelas bahwa awan hybrid merupakan pilihan platform teknologi untuk membantu mengubah e-service pemerintah.


*) Penulis, Damien Wong merupakan General Manager ASEAN Red Hat.


(ash/ash)