"Sebenarnya sih sederhana, saya minta efisien. Review yang namanya proses. Bisnis proses di-review. Bikin lebih efisien. Terutama yang berkaitan dengan proses di luar. Perizinan jangan terlalu sulit. Walaupun ini kelihatannya makin ketat makin secure buat pemerintah, tetapi menimbulkan high cost bagi operator, jangan," kata Chief RA -- begitu ia biasa disapa.
Selain itu, internal Kominfo juga diperintahkan untuk mulai mengurangi rapat-rapat di luar. Bila rapat itu sangat mendesak dan memang benar-benar perlu, baru boleh.
"Kemarin ada yang saya perbolehkan rapat di luar kota karena sudah di-booked sebelum saya masuk. Saya tidak mengatakan main tidak bisa saja, saya ajak mereka berproses. Kalau begitu nanti semua ada di saya. Saya ingin cara berproses ini juga di-share dengan teman-teman di sana," lanjut Rudiantara.
"Sederhana. Tolong bikinkan perhitungan. Kalau dibatalkan luar kota apa konsekuensinya. Ternyata ada penalti dan kalau dihitung cost-nya balik ke Jakarta lebih mahal. Tapi saya minta buat begitu. Ada juga yang akhirnya pindah ke UIN, Kominfo ada ruang rapat besar dan lainnya. Akhirnya ada yang pindah. Kalau menurut saya bukan tidak boleh di luar atau apa, tapi bagaimana pola pikirnya. Bagaimana mengambil keputusan," jelasnya saat menyambangi markas Detikcom.
RA juga mengajak internal Kominfo untuk mengubah pelayanan yang mengacu kepada pelanggan akhir dan memberikan standar pelayanan minimum untuk licence holder.
"Dari sisi kita harus duduk dari sisi pelanggan, seperti bagaimana kalau misalnya blankspot. Dari sisi license holder, jangan kita kasih izin tapi membuat mereka tidak sustainable," sebutnya.
"Mereka klien kita kecuali ada kesepakatan konsensus the more the merrier. Jangan kasih saja izin tapi mati, mati sendiri," tandasnya.
(tyo/ash)
