Hal ini diungkapkan BNPT saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait, seperti Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Bambang Heru Tjahjono, Direktur e-Business Kominfo Azhar Hasyim, A. Hafid Fuddin dari Polhukam, serta dari Kementerian Agama.
Dari pertemuan tersebut dingkapkan bahwa permohonan BNPT untuk menutup situs radikal kepada Kominfo sebelumnya telah dilakukan analisa dan investigasi secara internal oleh BNPT.
Adapun kriteria situs radikalisme menurut BNPT adalah:
1. Ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama.
2. Takfiri (Mengkafirkan orang lain).
3. Mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS/IS
4. Memaknai jihad secara terbatas.
Sementara Kementerian Kominfo menjelaskan, sejatinya ada 26 situs yang dilaporkan namun 4 situs di antaranya sudah tidak aktif, 2 situs merupakan duplikasi dan 1 situs sudah ditutup. Jadi total ada 19 situs yang diputuskan untuk diblokir.
Surat perintah pemblokiran dari Kominfo kemudian dikirimkan kepada para penyedia layanan internet (ISP/Internet Service Provider) melalui Ditjen Aplikasi dan Telematika (Aptika).
Kominfo pun membuka kemungkinan untuk membuka blokir situs tersebut (normalisasi) jika sudah tidak mengandung konten negatf dan mengikuti perundang-undangan yang berlaku.
(ash/fyk)
