Seperti diberitakan media Inggris, harian Observer, Schmidt mengklaim Google selalu melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku, dan sudah membayar kewajiban dengan nilai yang signifikan kepada pemerintah Inggris. Schmidt di Forbes masuk jajaran orang terkaya dunia nomor 138 dan terkaya nomor 45 di AS, dengan kekayaan US$ 8,2 miliar atau sekitar Rp 77,9 triliun.
Kewajiban tersebut, kata Schmidt, mulai dari pajak korporasi, karyawan hingga menjalankan usaha. Namun ia menambahkan, "Ketentuan Pajak Internasional sebaiknya direformasi," katanya seperti dikutip dari AFP, Senin (20/5/2013).
Pekan lalu, Kepala Komite Anggaran Publik Inggris, Margaret Hodge menyatakan Google adalah perusahaan yang 'jahat' di depan Wakil Presiden Google Matt Brittin.
Pada 2011 lalu, Google sudah meraup omzet sebanyak 3.2 miliar atau US$ 4,9 miliar (Rp 46,5 triliun) di Inggris, tetapi hanya membayar pajak korporasi senilai 6 juta (Rp 87,28 miliar).
Perusahaan mesin pencari itu 'membelokkan' semua omzet hasil iklannya di Eropa ke kantor cabangnya di Irlandia, di mana pajak pendapatan negara tersebut terkenal sangat rendah.
"Ketika sebuah perusahaan hanya beroperasi di satu negara. sudah jelas keuntungannya didapat dari mana dan di tempat itulah pajak harus dibayar," kata Schmidt.
"Tapi untuk sebuah perusahaan multinasional yang beroperasi secara global, hal ini menjadi lebih rumit. Untuk bisa menentukan jumlah pajaknya, Anda harus melihat sumber pemasukannya dari mana," imbuh Schmidt.
Schmidt rencananya akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron Senin ini waktu setempat dalam pertemuan dengan para pebisnis internasional.
Salah satu sumber AFP di pemerintahan Inggris mengatakan, masalah pajak itu akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Soal pajak akan dibahas dalam diskusi yang lebih luas terkait ekonomi dan agenda G8. Banyak yang dibahas," kata sumber tersebut.
(ang/ash)
