Pun demikian, jika dilihat dari kacamata hukum, penyadapan sejatinya sah-sah saja dijalankan. Namun ada aturan yang menjaganya.
Menurut Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gatot S. Dewa Broto, para penyelenggara telekomunikasi hanya memfasilitasi kegiatan penyadapan yang diminta dan dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) dengan prosedur dan mekanime yang sangat ketat sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
Seperti misalnya pihak APH harus menyampaikan surat permintaan secara tertulis dan ditembuskan kepada Menkominfo, kemudian juga dalam surat tersebut harus jelas objek yang akan disadap dari aspek ancaman hukuman yang akan disangkakan, dan orang/pejabat dari APH yang akan menjadi contact person serta Nota Kesepahaman yang menjadi dasar penyadapan.
"Personil APH yang melakukan penyadapan diawasi secara ketat oleh personil penyelenggara telekomunikasi yang telah ditunjuk," tegas Gatot, dalam keterangannya.
Kerja sama pernyelenggara telekomunikasi dalam memfasilitasi penyadapan ada yang dengan seluruh kelima APH (Kepolisian, KPK, Kejaksaan, BIN dan BNN), namun ada juga yang dengan beberapa APH tertentu sesuai kebutuhannya.
"Para penyelenggara menjamin kerahasiaan data pelanggan," lanjutnya.Next
(ash/rns)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
